Ketua DWP Kemenag Kota Pasuruan Hadiri Penguatan Tata Kelola Kelembagaan DWP Kanwil Kemenag Jatim di Banyuwangi
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola organisasi yang lebih tertata dan terarah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan yang dilaksanakan pada 9–10 April bertempat di Hotel Aston, Banyuwangi.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DWP Kementerian Agama Kota Pasuruan, sebagai bentuk dukungan aktif terhadap upaya pembenahan kelembagaan dan penyelarasan administrasi organisasi di lingkungan DWP Kemenag.
Dalam pembahasan kegiatan, penguatan data menjadi salah satu poin utama yang ditekankan. Hingga saat ini, masih terdapat sejumlah lembaga maupun unit yang belum terdata secara lengkap. Oleh karena itu, seluruh daerah didorong untuk segera melakukan pembaruan dan pendataan agar informasi kelembagaan dapat tersusun secara valid dan terintegrasi.
Selain itu, forum juga menegaskan pentingnya pemerataan pembentukan Yayasan Perwanida di seluruh kabupaten dan kota. Daerah yang belum memiliki yayasan diminta untuk segera mengupayakan pembentukannya sebagai langkah strategis dalam memperkuat legalitas kelembagaan DWP.
Isu penataan legalitas lembaga juga menjadi perhatian serius. Disampaikan bahwa masih ditemukan perubahan nama atau bentuk lembaga tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini dinilai perlu segera dibenahi karena berdampak besar terhadap aspek administrasi, termasuk kesesuaian izin operasional dan data kelembagaan yang tercatat.
Lebih lanjut, kegiatan ini menyoroti implikasi perkembangan sistem digital pendidikan di era aplikasi, seperti e-ijazah dan EMIS. Oleh sebab itu, seluruh peserta diimbau memastikan kesamaan antara nama lembaga dalam data resmi dengan nama yang tercantum pada ijazah, agar tidak menimbulkan kendala dalam proses administrasi maupun pelayanan pendidikan.
Melalui kegiatan ini, DWP Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur berharap tata kelola kelembagaan di seluruh daerah semakin kuat, tertib, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung pelayanan organisasi yang profesional serta selaras dengan regulasi dan sistem digital yang berlaku.
