SOP Pengadaan Langsung Barang/Jasa pada Pendis

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Memahami mekanisme pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung
3. Memahami isi substansi SOP yang disusun.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Peralatan Komputer, jaringan internet, dan ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik berupa scan pdf dan disimpan pada google drive serta diarsipkan secara manual.

PERINGATAN:

1. Apabila SOP tidak dilaksanakan akan berpotensi menghambat proses pengadaan barang/jasa.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.